Sistem Tanam Paksa: Latar Belakang, Peraturan, & Pengaruhnya (2024)

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Hal ini juga menjadi daya tarik negara lain untuk menguasai wilayah Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda bahkan pernah memanfaatkan kekayaan tanah Indonesia dengan cara sistem tanam paksa.

Pada kesempatan kali ini, Museum Nusantara akan membahas tentang sejarah, latar belakang, pelaksanaannya, dan pengaruh tanam paksa di Indonesia. Simak informasi selengkapnya di bawah ini!

Latar Belakang Sistem Tanam Paksa

Faktor yang melatarbelakangi sistem tanam paksa adalah kondisi keuangan pemerintah kolonial Belanda yang saat itu berada dalam masa krisis. Beberapa tahun sebelumnya, Belanda mengalami defisit yang cukup besar, dan banyak dana yang menghilang. Dana yang menghilang ini biasanya karena korupsi atau perang.

Bahkan, VOC yang menjadi kongsi dagang terbesar saat itu harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Ketika bubar pada tanggal 31 Desember 1799, VOC masih meninggalkan hutang sejumlah 1300 gulden yang pada saat itu dianggap sebagai nominal yang cukup besar. Korupsi dalam VOC membuat Belanda mengalami masalah ekonomi.

Selain menanggung hutang VOC, kerajaan Belanda juga masih harus menanggung hutang perang, seperti Perang Belgia, Perang Napoleon, dan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri menciptakan kerugian yang cukup besar, yaitu sekitar 25 juta gulden. Selain itu, kekalahan dalam Perang Napoleon juga mengharuskan Belanda untuk mengganti pengeluaran kedua belah pihak.

Dengan keadaan ekonomi yang terpuruk ini, Belanda kemudian mengangkat Johannes van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Van den Bosch diharapkan mampu mengelola Hindia Belanda supaya dapat membantu kondisi keuangan Belanda saat itu dan membayar hutang-hutangnya.

Aturan Sistem Tanam Paksa

Setelah mengenal latar belakangnya, kita akan melihat aturan sistem tanam paksa, antara lain:

• Rakyat Indonesia harus menyediakan tanah pertanian untuk tanam paksa tidak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman ekspor.
• Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, hasil panen sudah dianggap sebagai pembayaran pajak.
• Rakyat yang tidak memiliki lahan pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di pabrik milik pemerintah Belanda atau perkebunan milik pemerintah Belanda selama 66 hari.
• Pengerjaan tanaman pada lahan Culturstelsel tidak boleh lebih dari 3 bulan.
• Kelebihan hasil produksi pertanian akan dikembalikan pada rakyat
• Kerugian panen yang bukan karena kesalahan petani akan ditanggung pemerintah Belanda.
• Kepala desa akan mengatur pelaksanaan Culturstelsel.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Pada masa pemerintahan Van den Bosch, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel dalam bahasa Belanda. Sistem ini mewajibkan penduduk desa untuk menanam komoditas yang menjadi permintaan pasar supaya dapat dijual kepada pedagang lainnya. Penduduk diminta untuk menanam tebu, kopi, teh dan komoditas lainnya.

Kebijakan ini mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menanam seperlima dari tanahnya dengan komoditas ekspor tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada pihak Belanda. Seiring berjalannya waktu, terjadi penyimpangan dalam sistem ini. Penggunaan lahan semakin bertambah bahkan mencapai setengah ladang yang dimiliki. Penyimpangan lainnya adalah tanah yang awalnya dikerjakan oleh petani setempat dan sudah bebas pajak, kemudian pada pelaksanaanya tetap saja terkena pajak sewa tanah.

Hasil panen harus semuanya diserahkan kepada Belanda. Bagi rakyat yang tidak mempunyai lahan sendiri, mereka perlu menggantinya dengan mengangkut hasil kebun atau pabrik selama 66 hari. Dalam peraturan, tertulis bahwa kerugian panen akan ditanggung Belanda, tapi hal ini tidak terjadi di lapangan.

Pekerjaan selalu diawasi oleh mandor dari pribumi sedangkan para petinggi Belanda hanya perlu mengawasi secara umum saja. Sistem ini dapat dikatakan sebagai titik terbesar dalam eksploitasi Hindia Belanda. Tanam Paksa jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli dagang VOC yang sudah memiliki sasaran pemasukan negara.

Petani pada masa tanam paksa harus menanam tanaman tertentu dan menjualnya dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Hasilnya, kebijakan ini menjadi modal besar bagi pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1835 sampai 1940. Belanda kembali terselamatkan secara ekonomi.

Pengaruh Sistem Tanam Paksa

Penerapan tanam paksa menciptakan berbagai pengaruh bagi Indonesia. Beberapa dampak bahkan berpengaruh sampai saat ini. Berikut adalah beberapa pengaruh sistem tanam paksa di Indonesia:

Bidang Pertanian

Cultuurstelsel menciptakan kesempatan untuk berbagai komoditas tanaman baru di Indonesia. Kopi dan teh awalnya hanya ditanam untuk menambah keindahan taman saja. Setelah tanam paksa, kedua tanaman itu dikembangkan secara luas di Indonesia. Tebu juga menjadi lebih populer karena sistem ini karena sebelumnya VOC hanya berfokus kepada lada, pala dan cengkeh. Tanam paksa juga menimbulkan kelaparan di Pulau Jawa karena menurunnya produksi beras. Hal ini berdampak sampai saat ini dengan pemerintah Indonesia yang berfokus untuk menjaga ketahanan produksi beras.

Bidang Sosial

Masyarakat menjadi terikat dengan desanya. Hal ini menimbulkan terhambatnya perkembangan desa dan manusianya. Akibat banyak masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal di desa, pengetahuan mereka tertinggal dan kurangnya wawasan untuk mengembangkan kehidupan desa.

Bidang Ekonomi

Tanam paksa menyebabkan masyarakat mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Masyarakat lebih mementingkan kerjasama dan gotong royong untuk kehidupan sehari-hari, dapat dilihat di daerah kota, pelabuhan maupun pabrik gula.

Demikian penjelasan Museum Nusantara tentang latar belakang, peraturan, dan pengaruh sistem tanam paksa. Kebijakan ini menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia saat itu, tapi Indonesia mendapat pengetahuan juga tentang komoditas tanaman baru. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat!